Begini Tanggapan Pemprov Jabar Soal Konversi Kendaraan Listrik dan Pembagian Rice Cooker di Jawa Barat

- 16 Oktober 2023, 18:23 WIB
Ilustrasi - Tahun 2023 pemerintah bagi-bagi 500.000 rice cooker gratis untuk pemilik KTP ini, cara dan syarat jadi penerima, cek dibagikan mulai kapan.
Ilustrasi - Tahun 2023 pemerintah bagi-bagi 500.000 rice cooker gratis untuk pemilik KTP ini, cara dan syarat jadi penerima, cek dibagikan mulai kapan. /FREEPIK/freepik

IDEJABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) secara masif akan mendorong untuk pengembangan bengkel konversi kendaraan berbahan bakar BBM ke listrik. Hal itu dilakukan sehubungan semakin banyaknya kendaraan listrik saat ini.

Di Jabar sendiri terus berkembang pesat masyarakat yang memiliki kendaraan listrik namun untuk perbaikan terhadap kendaraan listrik atau bengkel konversi kendaraan BBM ke listrik belum banyak.

"Sejauh ini belum (dibutuhkan), Kita fokus di pemberian akses listrik dan program lain yang sudah berjalan, seperti pengembangan bengkel-bengkel konversi motor listrik, dan lainnya. Penggunaan kompor induksi masih berjalan juga," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih kepada wartawan, Senin 16 Oktober 2023.

Baca Juga: Palestina: DPR RI Ajukan Keberatan atas Pernyataan Bersama Parlemen G20

Bahkan salah satu yang dilakukan Pemprov Jabar adalah melaksanakan bimtek dan sosialisasi di tiga kota bersama dengan Dirjen EBTKE, PPSDM dan ENTREV. Hal itu dilakukan agar bengkel konversi kendaraan listrik semakin banyak. "Kami berharap semakin banyak bengkel tersertifikasi," kata dia.

 

Pembagian Rice Cooker

Sementara itu menanggapi pembagian 500 ribu rice cooker yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada masyarakat mulai dari November 2023, Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, program ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Jawa Barat tidak dilibatkan baik itu untuk data dan beberapa hal lainnya.

"Programnya langsung turun dari pusat, tidak ada koordinasi dengan Pemprov," ujar Ai.
Ai menjelaskan, semua kebutuhan mengenai program penyaluran ini pada warga Jawa Barat akan langsung dilakukan oleh Kementerian ESDM. Semua informasi akan diumumkan pemerintah pusat, bukan dari Pemprov Jabar.

"Kita tidak terlibat mekanismenya seperti apa, atau target sasarannya pun kita tidak ada permohonan koordinasi," ucapnya.***

Halaman:

Editor: Adin Supriadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah