Network
Itu sebabnya KPK memeriksa Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna yang menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung dan menyetujui penambahan anggaran tersebut.
"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan posisi jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua TAPD Kota Bandung yang salah satunya membahas anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung," jelas Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (18/3).
Setoran untuk Wali Kota Bandung
Selain itu KPK menduga mantan wali kota Bandung Yana Mulyana telah menetapkan besaran fee atau uang setoran kepada elit Pemkot, dari perusahaan yang ingin memenangi lelang di lingkungan Pemkot Bandung. Soal inilah yang dicecar KPK kepada Yana di penjara Sukamiskin, Jumat pekan lalu (15/3/24)
Sebenarnya praktik korupsi seperti ini telah diketahui oleh para elit politik, pengusaha rekanan, dan wartawan yang menekuni pemberitaan Pemkot Bandung.
Tetapi mengetahui, bukan berarti mampu membuktikan. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Mengetahui telah terjadi praktik korupsi tidak sulit, namun membuktikannya, apalagi secara yuridis, benar-benar sulit.
Selusin Orang Terjerat Korupsi
Sejak mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 April 2023, KPK telah menetapkan 12 pelaku kejahatan. Enam orang di antaranya telah divonis bersalah; satu orang masih menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung; dan lima orang tersangka baru.
Mereka yang telah divonis bersalah dan mendekam di penjara ialah:
1. Yana Mulyana, Wali Kota Bandung periode 2022-2023
2. Khairur Rijal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2022-2023, sekaligus Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung
3. Dadang Darmawan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2022-2023.
4. Benny, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna.
