Network
IDEJABAR - Masalah umum perparkiran dimanapun termasuk di Kota Tasikmalaya yakni belum maksimalnya pendapatan retribusi parkir, masih adanya juru parkir liar, kurangnya pengawasan terhadap juru parkir dan kurangnya sosialisasi terhadap perubahan tarif parkir.
Padahal masalah parkir selalu ditempatkan pada sumbangsihnya Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, tak jarang masalah parkir ini menjadi sesuatu yang urgen bagi keberadaan sebuah daerah. Apa lagi, jika dikaitkan dengan potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari parkir.
Penetapan target itu harus memperhitungkan non-teknis, bukan potensi saja
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana, mengaku heran dengan adanya target dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya terkait target retribusi parkir tahun 2024. Pasalnya, kata Asep, target sebesar Rp3,6 miliar itu datang dari mana, dasarnya apa dan dari perhitungan seperti apa.
Penenteuan target itu, kata Asep, idealnya berdasarkan pada hasil analisa atau kajian. Analisa dan kajian itu, lanjut Asep, idealnya dilakukan oleh konsultan. Sehingga nantinya akan muncul berupa potensi hasilnya seperti apa.
“Apa lagi jika penetapan target retribusi itu dilakukan dengan data yang akurat. Sehingga itu bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk capaian target tersebut. Bahkan untuk target dari tahun ke tahu,” ucap Asep kepada wartawan di ruang kerjanya.
Target retribusi parkir untuk tahun 2024 ini pun, kini berubah lagi dan kembali ke yang dulu lagi yakni Rp3,6 miliar. Tentu saja adanya perubahan target itu harus berdasarkan analisa yang jelas. Karena hal itu harus faktual dan harus bisa di pertanggung jawabkan.
“Jadi bukan hanya outpun potensi parkirnya saja yang dilihat itu. Tapi juga ada kaitannya dengan tantangan di lapangan dalam pencapaian target itu. Jadi bukan hanya soal teknis saja, tapi non teknisnya pun harus di hitung,” ungkap Asep.***
