Network
"Kemudian 2025 ada langkah lanjut Pemilu 2024 termasuk pilkada, nanti ada pemerintahan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota hasil pemilu/pilkada," kata Taufiq seraya menyebutkan pada tahun 2025 pun diperkirakan ekonomi Jabar akan tumbuh secara berkualitas dan ini juga akan dipengaruhi kondisi nasional maupun global.
Selanjutnya Taufiq menyebutkan tantangan perekonomian harus dijawab sebaik mungkin. Seperti halnya menjaga stabilitas perekonomian, menjaga inflasi di kisaran 2-3 persen. "Alhamdulillah tahun 2023 kita bisa mengendalikan (inflasi) di angka 2,48 persen," katanya seraya menambahkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di rentang 5-6 persen, dan juga bagaimana membangun digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis teknologi.
Tak hanya itu, langkah kolaboratif masih menjadi kunci dalam pembangunan di Jabar. Secara pentaheliks, pembangunan di Jabar setidaknya perlu melibatkan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, hingga media guna menghadirkan iklim pembangunan yang kondusif.
Baca Juga: Pj Gubernur : Jabar Legalkan Jual Beli Anjing Pemburu, Bukan Anjing Untuk Konsumsi !
Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan, menjelaskan, berdasarkan Pergub Nomor 25 tahun 2023 terdapat enam prioritas pembangunan Jabar di 2025. Prioritas pertama yakni, pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
"Prioritas kedua, reformasi sistem pendidikan, pemajuan kebudayaan, pendidikan agama dan kehidupan beragama," sebut Iendra. Sementara itu, Prioritas ketiga, penguatan sistem kesehatan daerah. Lalu prioritas keempat, yakni penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiap-siagaan penanggulangan risiko bencana.
Prioritas kelima, pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun sesa. Prioritas keenam, yakni inovasi pelayanan publik, penataan daerah dan stabilitasi politik, hukum, hak asasi manusia dan keamanan.
"Tahun 2025 ini masih masa transisi sehingga pembangunan tidak terlepas dari program-program sebelumnya, juga mengacu RPJPD 2005-2025, yang akan kita evaluasi dan kita susun kembali melalui RPJPD 2025-2045 yang harus selesai bulan Agustus ini, sesuai instruksi Menteri," tuturnya.
Anggota DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengapresiasi Forum Konsultasi Publik yang digelar karena memberi kesempatan kepada publik untuk terlibat di dalam setiap pengambilan kebijakan yang akan diambil. Pasalnya, katta Yod, karena bagaimana pun suatu kebijakan bertujuan untuk kemaslahatan bersama, konsultasi publik ini pun sesuai amanat Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.
