Network
IDEJABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah siapkan anggaran bantuan untuk kabupaten dan kota yang terdampak benca alam selama dua pekan di awal Januari 2024 ini. Sumber anggaran ini berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
Hal itu diungkapkan, Penjabat (Pj) Sekda Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso kepada wartawan di Gedung Sate, Selasa, 9 Januari 2024. Anggaran BTT pada tahun ini, kata dia. sudah bisa digunakan untuk kebencanaan yang banyak terjadi di kabupaten kota dalam beberapa hari kemarin.
"Kita APBD sudah selesaikan, Perda sudah, Pergub penjabaran juga sudah. Atas arahan gubernur, maka (BTT) itu bisa segera diajukan oleh pemerintah daerah yang terdampak bencana alam," ujar Taufiq.
Kabupaten Kota Terdampak Bencana Segera Menyusun Usulan Besaran Bantuan
Meski kabupaten kota terdampak bencana alam bisa mengajukan besaran bantuan, dia mengingatkan, hal itu harus sesuai dengan data yang ada di lapangan. Adapun pencairan nantinya akan dialokasikan oleh dinas terkait.
"Kami identifikasi dari sekarang dari gempa Sumedang, longsor Subang, Karawang banjir di beberapa tempat, kami lihat usulan seperti apa, nanti dari dinas terkait akan melakukan pencairan belanja tidak terduga," katanya.
Disinggung soal berapa BTT yang akan disiapkan untuk bantuan wilayah terdampak bencana alam, Taufiq belum bisa membeberkan secara gamblang. Tapi dia memastikan bahwa anggaran itu cukup. "Cukup ada, insyaallah cukup," kata dia.
Sebagai gambaran, peristiwa bencana alam dirasakan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat sepanjang 31 Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Paling menonjol ada gempa bumi beruntun di Sumedang yang mengakibatkan rumah warga dan pasien RSUD terdampak. Selain itu ada juga banjir di Kabupaten Karawang yang merendam empat kecamatan. Warga pun banyak yang mengungsi
Baru-baru ini terjadi longsor di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Dari peristiwa ini dua orang dinyatakan meninggal dunia, dan 49 orang mengungsi. Longsor juga membuat instalasi PADM milik Pemkab Subang rusak. Sehingga 15 ribu jiwa kesulitan mengakses air bersih.***
