Network
IDEJABAR - Sejumlah Anggota DPRD Kota Tasik mengaku prihatin dengan meningkatnya tindak pidana kriminalitas di Kota Tasik tahun 2023 kemarin. Seperti dilansir Polres Kota Tasik, kenaikan yang cukup fantastis itu yakni dari 974 kasus di tahun 2022, naik menjadi 1.221 kasus di tahun 2023.
Dari 1.221 kasus tersebut, hingga penghujung tahun baru 2024 baru sebanyak 681 yang baru bisa diselesaikan. Sisanya masih dalam proses. Kenaikan fantastis tindak kriminal di wilayah hukum Polres Tasik Kota ini, salah satunya itu diduga disebabkan oleh kondisi ekonomi.
Dewan Berharap Kordinasi Pemkot dan Polres Harus Semakin Intensif
Wakil Ketua DPRD Kota Tasik, Agus Wahyudin, mengaku prihatin dengan kenaikan angka tindak kriminal itu. Dia berharap, Pemkot Tasik harus melakukan kordinasi yang lebih intensif dengan aparat Kepolisian agar akar masalah dari kenaikan itu bisa terdeteksi.
“Saya kira pemkot harus meningkatkan kordinasi dengan aparat keamanan utamanya Kepolisian dengan melibatkan Satpol PP dan Kesbang. Karena kedua instansi itu berkait langsung dengan masalah kemasyarakatan dan keamanan,” tutur politisi P3 ini kepada IDEJABAR saat dihubungi via selulernya, Selasa, 2 Januari 2024.
Menurut Agus, tindak kriminal itu ada bisa dikarenakan beberapa faktor. Faktor perkembangan kota misalnya, bisa menjadi salah satu pemicu naiknya tingkat tindak kriminalitas. Faktor ekonomi, ini merupakan faktor fundamental dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dan, kata Agus, faktor pendidikan pun tidak bisa dikesampingkan.
“Saya kira ke tiga faktor itu harus dikelola secara serius oleh pemkot dan jajarannya. Karena, pemkot kan sudah memiliki instansi-instansi yang langsung berhadapan dengan ke tiga faktor itu,”ujar Agus seraya menambahkan untuk masalah Pendidikan, pemkot bisa memfungsikan Dinas Pendidikan secara maksimal.
Baca Juga: Firli Bahuri Diminta Mundur, Inilah Hasil Sidang Etik Dewas KPK
Menurut Agus, masalah perkembangan kota yang tidak terkelola dan tidak terdeteksi dengan baik, akan memunculkan masyarakat yang apriori dan pengangguran yang tinggi. “Kalau masalah ekonomi ini berkait erat dengan tingkat kemiskinan. Jadi pemkot itu tinggal memfungsikan instansi-instansi yang ada secara maksimal dan terus berkordinasi dengan pihak aparat keamanan,” urai Agus.
