Network
IDEJABAR. Di mulainya masa kampanye Pemilu Legeslatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), tentu membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang siapa mereka. Tak hanya soal siapa mereka, tapi untuk inkumben, soal apa yang telah mereka lakukan dan telah dikerjakan selama ini.
Hal yang paling gampang ditelusuri adalah jejak rekam para inkumben. Misalnya, apakah mereka punya hutang masalah atau kasus hukum dengan apa yang dikerjakannya selama ini?. Atau apakah mereka masih punya hutang janji kepada masyarakat?
Masyarakat Harus Jeli Pada Jejak Rekam Para Caleg
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan dalam Pemilihan Anggota Legeslatif (Pileg) sekarang ini banyak mantan koruptor dan keluarga dari terpidana korupsi yang maju sebagai calon legeslatif (caleg). Kata dia, masyarakat penting untuk melihat rekam jejak para caleg itu. Untuk itu, dia mengajak masyarakat agar tumbuh jadi pemilih yang cerdas dan jangan memilih caleg hanya dari sisi uangnya saja. Tapi, lihatlah rekam jejaknya, keluarganya atau lingkungannya.
“Saya lebih mengajak masyarakat untuk memilih caleg yang baru, yang tidak pernah bersentuhan dengan kasus korupsi. Pilihlah yang baru yang tidak memiliki rekam jejak buruk dan tidak korupsi,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta.
Baca Juga: Hebat, KPU Kota Tasik Libatkan Warga Dalam Menyusun Logistik Pemilu 2024
Pengajar di Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Bandung, Nandang Suherman sepakat dengan apa yang dikawatirkan Boyamin. Dia meminta masyarakat agar berhati-hati dan harus selektif dalam memilih caleg. Pasalnya, kata dia, banyak caleg yang secara hukum masih memiliki kaitan dengan masalah-masalah yang sedang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian dan belum inkrah.
“Sebetulnya itu ranah KPU untuk mengumumkan jejak rekam setiap caleg agar masyarakat mengetahui dan mereka akan menilainya sendiri. Sehingga kalau dia memilih seorang caleg, tentu atas dasar pertimbangan yang diyakininya,” kata Nandang saat dihubungi IDEJABAR, via selulernya, Jum’at, 5 Januari 2024.
