IDEJABAR – Dalam sehari ini, video pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023), ramai dibicarakan media dan masyarakat yang hobi ngobrol politik.
Kalimat keras dan emosional Megawati, di antaranya ialah, "Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?"
"Benar tidak? merdekaaa, merdeka, merdeka. Menang kita....? Ganjar-Mahfud satu putaran..?" jerit Mega disambut teriakan para relawan.
Berdasarkan analisis isi terhadap pidato itu, dapat disimpulkan bahwa Megawati telah mengumumkan “perang terbuka” antara PDIP versus petugas partai Jokowi. Kalimat, “Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" tentu merujuk kepada Jokowi dan Orde Baru adalah musuh terbesar Megawati.
Baca Juga: Ketua KPK Nawawi Pomolango Prioritaskan Tangkap Harun Masiku, Hasto Kristianto Akan Menyusul
Apa yang harus dilakukan terhadap musuh terbesar Megawati? Tentu saja perangi dan taklukkan.
Jokowi Lebih Dulu “Menyerang”
Memerangi sih gampang, tapi menaklukkan yang susah. Pasalnya Jokowi masih memegang kekuasaan eksekutif tertinggi sampai Oktober tahun depan. Ia bisa mengerahkan seluruh sumberdaya yang dimilikinya untuk menangkis serangan PDIP. Dalam beberapa peristiwa, Jokowi malah lebih dulu “menyerang” PDIP.
Misalnya, baliho Ganjar-Mahfud disingkirkan ketika Jokowi melintas di jalan-jalan di Bali (1/11/2023). Kemudian kantor PDIP di Solo, Jawa Tengah, didatangi polisi (8/11/2023). Begitu pula kantor PDIP Provinsi Jawa Barat di Bandung didatangi intel polisi (24/11/23).
Yang juga menyedot perhatian adalah pada pertengahan November ini, mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba-tiba mengumumkan ia telah menandatangani surat perintah pencarian dan penangkapan Harun Masiku, tersangka korupsi yang sudah kabur tiga tahun. Mengapa sudah tiga tahun buron, kok baru ditandatangani surat perintah pencarian dan penangkapannya?
Apakah itu artinya selama tiga tahun ia tidak dicari dan akan ditangkap? Bisa saja begitu. Sebab, kalau Harun tertangkap, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bakal terseret masuk penjara. Harun ialah mantan Politikus PDIP yang menjadi tersangka dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Baca Juga: Vita Ervina, Sudin, Harun Masiku: Rentetan Pemeriksaan Menuju Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sebagaimana dikabarkan majalah TEMPO (https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159436/di-balik-gagalnya-operasi-kpk-menangkap-hasto-kristiyanto), Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto bersembunyi di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jl. Tirtayasa, Jakarta, ketika petugas KPK akan menangkapnya pada 11 Januari 2020.
Setelah itu Harun Masiku, saksi kunci penting yang diduga dapat membuktikan keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Wahyu, raib. Jika Harun berhasil diringkus KPK, maka Hasto tidak dapat mengelak lagi dari jeratan hukum. Dari penangkapan dan persidangan “duo H” (Harun dan Hasto), dapat diperkirakan kelancaran organisasi PDIP terganggu; popularitas partai tercoreng, dan ujung-ujungnya bisa menurunkan perolehan suara PDIP dalam Pemilu 2024, yang tinggal 78 hari lagi.
Yang berikutnya, meski tidak dapat dikatakan inisiatif Jokowi, namun setidak-tidaknya Jokowi berdiam diri, yakni proses hukum dugaan korupsi terhadap Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan anggota Komisi IV Vita Ervina dari Fraksi PDIP. Komisi IV dikenal sebagai komisi penting di DPR RI, lantaran mitra kerjanya adalah kementerian yang mendapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam jumlah besar.
Sudin sudah dimintai kesaksian di kantor KPK dan digeledah rumahnya. Sejak itu ia jarang kelihatan di DPR RI. Begitu pula tenaga ahli dan asisten pribadinya, yang biasanya rajin ke kantor, kemudian jarang muncul. Ketika Sudin diinterogasi di kantor KPK, Rabu ( 15/11/2023), tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Vita Ervina, sehubungan dengan perkara korupsi tersangka mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sejauh ini Megawati baru melancarkan “perang kata-kata”, belum kelihatan manuver politiknya membalas “serangan” lawan. Bahkan sekedar memecat petugas partainya pun, Megawati tidak berani!
Kiranya akan menarik menyaksikan manuver politik PDIP untuk melawan, “… kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" Mari kita saksikan.***