Network
IDEJABAR - Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja memang berbahaya. “Ini merupakan undang-undang (UU) yang sangat berbahaya bagi buruh ataupun perekonomian dan pemerintahan secara lebih luas,” tegas Nailul Huda pada wartawan, Jumat (15/12/2023).
UU Omnibus Law paling keras diprotes oleh kalangan buruh, hal itu bisa dimaklumi karena menyangkut kesejahteraan mereka. “Bagi buruh, ada upaya mendegradasi kesejahteraan buruh dengan menurunkan beberapa komponen gaji maupun tunjangan. Akibatnya tunjangan hari tua ataupun pensiun ada pengkali gaji yang dikurangi,” jelas Nailul.
Permasalahannya, kata Nailul mengakar dari ‘alasan’ Perppu UU Cipta Kerja sebelum menjadi UU, yakni pemerintah memilih diksi "Kegentingan yang Memaksa", lantaran faktor setelah Covid-19 hingga geopolitik.
Baca Juga: Artis Ammar Zoni Hattrick di Kasus Narkoba, 3 Kali Pula Dijebloskan ke Tahanan
“‘Alasan tersebut menurut saya mengada-ada, dimana selama tahun 2023 pemerintah selalu menyuguhkan optimisme ekonomi. Tapi untuk UU Ciptaker, ada kegentingan yang memaksa negara mengeluarkan Perppu,” ungkap Nailul.
UU Omnibus Law Cipta Kerja, dalam kajian yang pernah dilakukannya, tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ada beberapa poin yang dikritisi. “Salah satu yang saya bahas adalah masalah perpajakan dimana beberapa pasal peringanan hukuman bagi pengemplang pajak," jelas Nailul.
Kemudian tentang kewenangan daerah yang sudah sangat minim, di mana Pemda tidak lagi menjadi pemain utama dalam pembangunan kawasan. “Pemda pun bertugas hanya mengawasi saja tanpa diberikan kewenangan yang sedia kala. Kemunduran bagi proses desentralisasi dan otonomi,” tandas Nailul.
Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berencana mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), lantaran disebut tidak berpihak pada buruh. Hal itu akan dia lakukan apabila terpilih menjadi Presiden 2024.
"Ya kita mengevaluasi [dari pengalaman] ketemu pengusaha, bertemu dengan pelaksana dari pemerintah, bertemu dengan buruh," kata Ganjar di Bekasi.
