Network
Pada PPDB Jabar tahap 2 ini ada beberapa jalur yang disediakan, jalur afirmasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), perpindahan tugas orangtua/wali/anak guru, dan jalur prestasi. Kuotanya juga lebih kecil dibandingkan tahap pertama.
"Kalau berbicara kuota tentu tersisa yang dari 100%. Kemarin 50 dan15 persen (65%) berarti sekarang 35% total berati ada sekitar 140 ribu lebih daya tampung untuk SMA/K Negri," jelasnya.
Ade melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu diawasi dalam PPDB Jabar tahap 2 ini. Terutama dalam jalur perpindahan tugas orangtua. Menurutnya, syarat itu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
"Tentu surat perpindahannya harus menunjukan dari tempat bertugas, misal kalau dari TNI/Polri kan jelas ada surat tugas/surat keputusan. Itu jadi bagian dari kelengkapan dokumen untuk di verifikasi faktual," jelasnya.
Pada PPDB tahap I kemarin ada ratusan calon peserta didik baru yang didiskualifikasi karena kedapatan menggunakan KK palsu di sistem zonasi. Seperti di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung ditemukan 94 orang yang didiskualifikasi.
Dengan adanya kasus itu, kuota peserta didik di sekolah itu juga akan ditambahkan ke PPDB tahap 2. Sebab akan mengalami pengurangan akibat adanya peserta yang didiskualifikasi.
"Untuk yang tahap I ada sekolah dengan calon peserta didik yang dianulir, kuotanya masuk ke tahap 2 jadi tidak langsung di isi ya. Masuk ke tahap kedua nanti di isi ke jalur prestasi," kata dia.
Kecurangan Dilaporkan ke Menteri Nadiem Makarim oleh Pj Gubernur Jawa Barat
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin akan melaporkan hasil evaluasi PPDB tahap I ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti). Kasus pemalsuan KK dan masih adanya label sekolah favorit diharapakan menjadi catatan untuk kementerian.
Menurutnya, selama proses PPDB Jabar tahap I kemarin kecurangan berupa pemalsuan KK ditemukan di beberapa sekolah yang labelnya masih favorit. Hal itu dipastikannya akan dilaporkan langsung ke Mendikbudristekdikti, Nadiem Makarim.
"Kami akan laporkan ke Kemendikbudristekdikti bahwa tujuan zonasi itu untuk memeratakan sekolah kan asalnya tapi ternyata paradigma itu masih tidak bisa, tidak mudah merubah sekolah favorit," ujar Bey.
