Network
IDEJABAR- Presiden Joko Widodo menanggapi santai teguran Petisi Bulaksumur dari para guru besar dan civitas akademika kampusnya sendiri: Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Pasar Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024), sebagaimana disiarkan video Sekretariat Presiden. Ia tidak memberikan keterangan lebih jauh perihal teguran itu, seakan mengabaikannya.
Para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur yang dibacakan Guru Besar Psikologi UGM Prof. Koentjoro. Petisi ini menjadi trending topic di twitter dan videonya bertebaran di sana-sini, antara lain dapat disaksikan di alamat, https://twitter.com/search?q=%22Petisi%20Bulaksumur%22&src=trend_click&vertical=trends
Baca Juga: Jokowi Didesak Muhammadiyah Cabut Pernyataan Tidak Netral: Menuju Pemakzulan Presiden?
Teguran kepada Jokowi sudah berulangkali disampaikan publik. Di antaranya:
- Pemberian gelar Jokowi King of Lips Service (Jokowi Raja Basa-Basi) dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Depok, awal Juli 2021.
- Pemberian gelar Jokowi sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan dari BEM UGM pada 20 Desember 2023.
- Petisi 100 yang menyuarakan pemakzulan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada 9 Januari 2024.
- Teguran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, melalui Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, pada 27 Januari 2024. Muhammadiyah "Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," ujar Trisno
Menurut Direktur Lembaga Kajian Lingkar Ide Nusantara (LISANTARA) Edi Purnawadi, sikap Jokowi yang santai terhadap berbagai teguran dari berbagai lembaga terhormat dan berwibawa itu akan berakibat publik makin marah; bukan tidak mungkin teguran itu akan berubah menjadi aksi turun ke jalan.
“Melihat sikap Jokowi seperti itu, niscaya publik akan makin marah, hingga bukan tidak mungkin akan bermuara pada aksi turun ke jalan,” kata Edi Purnawadi di Tasikmalaya kepada IDEJABAR.***
