Network
IDEJABAR – Anggota Mahkamah Partai, DPP PPP, Abdullah Mansur mengatakan memang dalam UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan Presiden/Wapres boleh melakukan kampanye dengan melakukan izin cuti diluar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan.
Malahan, lanjut Mansur, jika Jokowi sebagai Presiden melakukan kampanye, maka akan menggugurkan azas netralitas bagi pejabat negara selevel Presiden. Apa lagi, ini sebuah kontestasi Pilpres yang seharusnya dijaga dengan baik segala aspeknya.
“Karena secara etis itu akan menimbulkan konflik of interest, akibat sulitnya memisahkan Jokowi sebagai Presiden dan sebagai pribadi. Karena jabatan itu kan melekat selama 24 jam,” terang Jubir Ganjar-Mahfud kepada IDEJABAR melalui selulernya, Minggu, 28 Januari 2024.
Bahkan dirinya masih bertanya-tanya dan ragu, apakah Jokowi akan betul-betul melakukan cuti? Lalu menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden, Makruf Amin. “Pada titik inilah keraguan saya muncul. Karena saya melihat dalam posisi tidak cuti saja banyak hal yang dia lakukan dalam kapasitas membantu anaknya dan saya kira semua orang faham,”
Menurut Mansur, akan berbeda ceriteranya jika Jokowi yang kembali mencalonkan lagi sebagai Capres pada saat periode ke 2-nya. “Tapi ini kan bukan, karena Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi jika Presiden Jokowi betul-betul turun kampanye, ya itu pasti karena anaknya jadi Cawapres. Ini kan hanya mempertontonkan sikap nepotisme dari seorang Jokowi,” tutur Mansur.
Tapi, jika kita melihat persoalan ini dengan menggunakan filosofi permainan catur, maka biasanya jika Raja sudah bergerak itu pertanda Pion-pionnya sudah tidak mampu lagi melindungi sang Raja. Begitu pun sebaliknya, bahwa Raja sudah tidak percaya lagi dengan kerja-kerja Pionnya.
“Posisi Raja sudah terancam, sehingga dia harus turun sendiri, Semoga ini bukan sebuah pertanda bahwa Raja dalam kondisi dan situasi yang sulit,” tutur Mansur seraya menegaskan jika hal itu dikaitkan dengan filosofi permainan catur.***
