IDEJABAR - Dalam beberapa tahun terakhir ini, kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengalami keterlambatan pembayaran tunjangan hingga 28 bulan.
Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan mereka tetapi juga menghambat berbagai program pembangunan desa.
Selain itu, ketidakjelasan dalam pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) semakin memperburuk keadaan, menambah beban keuangan bagi desa-desa yang bergantung pada dana tersebut untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional.
Salahsatunya dengan alasan ingin membenahi permasalahan itulah, H Ujang Endin Indrawan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pangandaran, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada Pangandaran 2024.
Keputusan Ujang Endin itu diharapkan menjadi titik balik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang selama ini merasa kecewa terutama dalam hal keterlambatan pembayaran tunjangan DBHP.
Baca Juga: 2 Pengamat Politik Ragukan Ridwan Kamil Bisa Menang di Pilgub Jakarta 2024, Begini Kalkulasinya!
“Dengan latar belakangnya sebagai salah satu arsitek perencanaan pembangunan di Pangandaran, Ujang Endin Indrawan memiliki pengalaman dan komitmen yang kuat untuk lebih memprioritaskan pembangunan berbasis pedesaan,” kata Tedi Yusnanda N, Pengamat politik sekaligus pegiat Saung Aspirasi Sarerea (Sarasa) Pangandaran, dalam pernyataan tertulisnya, Senin 10 Juni 2024.
Tedi menilai, Ujang Endin dengan pengalaman luasnya di bidang perencanaan pembangunan, diyakini mampu menjadi pemimpin yang bisa mengatasi isu-isu tersebut.
Beberapa faktor yang mendasari harapan besar masyarakat desa pada Ujang Endin ungkap Tedi, sebagai mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ujang Endin Indrawan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi desa di Pangandaran.
Pengalamannya dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai proyek pembangunan di awal berdirinya Pangandaran pascapemekaran dari Kabupaten Ciamis menjadi modal kuat untuk merancang program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ujang Endin Indrawan telah menunjukkan komitmennya untuk lebih fokus pada pembangunan berbasis pedesaan,” ujar Tedi.
Baca Juga: Survei Popularitas Calon Bupati Pangandaran, Ujang Endin Masih yang Tertinggi
Dengan latar belakang sebagai Kepala Bappeda, Tedi menyatakan jika Ujang Endin mampu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mengatasi masalah tunjangan dan DBHP, tetapi juga memperkuat infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di desa-desa.
“Beliau berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat desa adalah kunci utama untuk pertumbuhan dan kestabilan daerah,” katanya.
Sebagai pemimpin, Ujang Endin selalu menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pembangunan. Ia sangat menyadari perlunya melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan.
“Hal itu dilakukan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa,” kata Tedi.
Masih menurut penilaian Tedi, Ujang Endin Indrawan sangat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia ingin memastikan bahwa setiap dana yang dikucurkan untuk desa digunakan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Tidak Ada Nama Uu di Hasil Survei SMRC untuk Pilgub Jabar 2024 , Bagaimana RK dan Dedi Mulyadi?
“Ini termasuk memperbaiki sistem pembayaran tunjangan dan DBHP agar tidak lagi menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi kepala desa dan perangkat desa,” tuturnya.
Atas dasar rekam jejaknya selama menjadi Wakil Bupati Pangandaran, lanjut Tedi, masyarakat desa di Pangandaran sangat menaruh harapan besar pada Ujang Endin Indrawan.
Mereka berharap Ujang Endin menjadi pemimpin yang lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi desa, serta mampu membawa perubahan positif dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.
“Ujang Endin diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program yang telah direncanakan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan memastikan bahwa setiap desa di Pangandaran mendapat perhatian yang layak,” pungkas Tedi.***