Network
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Apresiasi : HADE EUY! Kinerja Pemkot Bandung Dapat Kendalikan Inflasi Daerah
Saksi pun menceritakan bahwa orang BUMN datang pada bulan November 2024, disuruh bayar. "Saya bayar sekaligus 4 miliar 250 juta," ujarnya.
Perkara ini menjerat terdakwa Hertanto selaku Wakil Direktur PT Abadi Tiga Saudara dan Teguh Hidayat Purbono pensiunan General Manager Penjualan dan Pemasaran sebuah BUMN.
Perkara ini berawal pada 30 November 2016 dimana Teguh Hidayat selaku GM Pemasaran dan Penjualan BUMN itu mengusulkan pengangkatan Hertanto dari PT ATS sebagai distributor pupuk bersubsidi, sedangkan persyaratan PT ATS tidak memenuhi.
PT. ATS terpilih menjadi salah satu distributor pupuk bersubsidi tahun 2017, kemudian tersangka Hertanto melakukan penebusan dan penyaluran pupuk urea dan pupuk organik dengan total 5.930 ton.
Jumlahnya tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2017 sebanyak 1.912 ton, sehingga terdapat selisih 4.018 ton yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya.
Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT Abadi Tiga Saudara negara dirugikan sebesar Rp. 14.614.6438.112,13.
PT Abadi Tiga Saudara pada tahun 2017, melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi.
Terdakwa dijerat dengan pasal Pasal 2 Ayat (1) yo Pasol 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2001 teniang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDAIR Pasal 3jo Pasal! 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199? tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tah un 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***
