"Permasalahan kemiskinan adalah data. Harus ada 1 data yang dipakai dan harus dituangkan dalam Kepwal. Lakukan verifikasi dan validasi data yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap intervensi program,” ungkap Bambang.
Bambang pun menyebutkan, nantinya Kominfo sebagai wali data memadupadankan datanya. "Dengan single data akan menjadi upaya kita memastikan kita naik kelas dalam penanggulangan kemiskinan," tandas Bambang.
Baca Juga: DPMPTSP se-Jabar Tandatangani Pakta Integritas, Pemprov Targetkan 2,4 Juta NIB di Akhir 2024
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemkot Bandung menerapkan tiga strategi yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Terkait dengan satu data kemiskinan, Soni menyebutkan, pihak Dinsos telah meluncurkan inovasi sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu. Sebuah platform pelayanan sosial terintegrasi yang berbasis pada data tunggal.
"Kita membuat satu komitmen, seluruh OPD yang punya program untuk meningkat kesejahteraan masyarakat harus berkomitmen menggunakan single data. Program intervensi harus berdasarkan hasil asesmen," jelas Soni.***