Network
Menurut Supratman, mereka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Pangandaran itu, bertekad akan terus mengawal bagaimana kerja pansus, apakah serius mensikapi kondisi yang ada atau tidak,
Jika kerja pansus tidak beres, ujar Supratman, masyarakat bisa saja tidak akan puas nanti dan "bisa saja nanti berbuat apa, demo mungkin,” ujarnya.
Supratman juga mengungkapkan, masyarakat sudah prihatin dengan kondisi keuangan Pemkab Pangandaran yang tidak terkontrol dan dan tidak bertanggungjawab.
Menurutnya, banyak program Pemkab Pangandaran yang tidak prioritas, namun malah masuk dan terkesan dipaksakan. Sehingga membuat keuangan tidak baik-baik saja.
Sebagai tokoh yang membidani lahirnya Kabupaten Pangandaram Supratman berharap kondisi keuangan Pangandaran bisa pulih, dari hutang yang menunpuk serta defisit anggaran.
Baca Juga: HORE Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jabar dan Jateng, Ini Jadwalnya
Audit investigasi
Terkait masalah temuan BPK itu, sebelumnya anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pangandaran Otang Tarlian mengatakan akan segera membentuk pansus terkait LHP BPK
“Ya kita (DPRD) akan membentuk pansus terkait LHP BPK,” katanya saat dihubungi wartawan setempat melalui pesan Whatsapp, Rabu 12 Juni 2024.
Terkait devisit anggaran dan penambahannya, Otang berjanji pihaknya akan berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mencari keterangan yang jelas soal opini WDP. Akan ditanyakan apa-apa saja yang dikecualikan.
“Seperti diketahui memang banyak hal, seperti peningkatan defisit, kemudian ada beberapa temuan-temuan melalui uji petik,” ujarnya.
