Bey Machmudin: Satpol PP Akan Dikerahkan Bantu Bersihkan Alat Peraga Kampanye

- 9 Februari 2024, 17:38 WIB
pj. Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Rampak Sauyunan Awasi Pemilu 2024
pj. Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Rampak Sauyunan Awasi Pemilu 2024 /Foto : Dok. Kominfo Jabar/

IDEJABAR - Sebelum masa tenang Pemilu 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan dikerahkan untuk membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat saat membersihkan alat peraga kampanye (APK).

Hal itu dikemukakan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada acara “Rampak Sauyunan Awasi Pemilu 2024” dalam rangka apel siaga dan sinergi pengawasan kesiapan patroli masa tenang dan doa bersama untuk Pemilu 2024 di Spot Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Jumat, 9 Februari 2024.  

Hadir dalam acara ini Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko beserta stakeholders terkait.

Di Masa Tenang APK Harus Bersih

Masa tenang Pemilu 2024 berlangsung mulai 11-13 Februari, kemudian pencoblosan pada 14 Februari. Bey berjanji, pihaknya bersama-sama dengan Bawaslu akan membantu membersihkan APK. Pasalnya, kata Bey, selain jumlahnya banyak, juga areanya terpisah.

“Saya akan sampaikan kepada Satpol PP kabupaten/kota di Jabar agar membantu pekerjaan Bawaslu. Karena  itu tidak mungkin dikerjakan oleh sendiri," ujar Bey.

Pada kesempatan itu Bey juga berharap tidak ada kecurangan dan terus mengingatkan tentang netralitas semua unsur abdi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikrar Bersama untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024 di Jabar
Ikrar Bersama untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024 di Jabar

"Pemilu yang tersisa H-5 ini, tentu kita berharap tidak terjadi kecurangan dan kita ingatkan kembali bahwa semuanya harus sesuai dengan undang-undang baik ASN, TNI/Polri, BIN, KPU, dan Bawaslu harus netral sehingga pemilu bisa berjalan lancar, jujur, dan damai hingga penghitungan suara," katanya.

Disisi lain, Bey memastikan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih. Ia meminta supaya dilakukan pengecekan setiap DPT sesuai dengan data yang ada, termasuk untuk daerah dengan tingkat rawan bencana yang tinggi.

Halaman:

Editor: Edi Purnawadi

Sumber: Humas Jawa Barat


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah