Network
IDEJABAR – “Ganjar menyikut Mahfud. Lalu Mahfud balas menyikut Ganjar,” kata Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari dalam wawancara sebuah televisi swasta yang ditayangkan pagi ini (21/11/2023).
Sikut-sikutan ini terjadi setelah Ganjar Pranowo menyatakan rapor pemerintah Jokowi di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) nilainya lima dari skala 10. Artinya, raport Jokowi merah tebal alias jeblok.
Ganjar mengatakan hal itu dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).
Sementara Mahfud M.D., sang calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar, menolak pernyataan tersebut.
"Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi," jelas Mahfud kepada media di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (19/11/2023).
"Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik keamanan itu 76. Itu survei Kompas, buka saja, survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," tegasnya.
Sehubungan dengan itu Qodari mengingatkan Ganjar bahwa Mahfud adalah Menkopolhukam Jokowi yang bertanggungjawab atas penegakan hukum dan HAM selama sembilan tahun terakhir. Kemudian Menteri Hukum dan HAM sembilan tahun ini dijabat Yasona Laolly, sesama petugas partainya Ganjar, yang mendukungnya sebagai calon presiden (capres).
Alhasil mengumumkan nilai penegakkan hukum dan HAM era Jokowi jeblok, sama saja dengan “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” Maksud hati menyerang lawan, yang terjadi mencoreng muka sendiri!
Sikut-sikutan ini jelas tidak strategis dan taktis dalam rangka menjaring suara untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tinggal 85 hari lagi. Bagaimana mau menang kalau keduanya sikut-sikutan.
