Network
IDEJABAR – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membenahi sistem pendidikan di perguruan tinggi (PT); terutama agar dosen bisa fokus mengajar mahasiswa di kampus dan proaktif mendampingi dan membimbing mahasiswa.
Desakan ini disampaikan setelah media sosial (medsos) ramai membahas sejumlah mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah, karena dosen pembimbing (dosbing) sulit ditemui. Padahal mereka sudah semester 8, yang berarti memasuki masa akhir kuliah untuk segera lulus.
Menurut ilmuwan kelahiran Bandung, Jabar ini, persoalan putus kuliah itu sistemik, bukan sporadis.
“Gaji dosen yang tak seberapa, mengakibatkan dosen seringkali mengambil proyek-proyek sampingan. Akibatnya waktunya tersita dan sulit ditemui mahasiswa. Tentu ini berpengaruh pada kelancaran pengerjaan skripsi ataupun tugas akhir mahasiswa,” kata Hetifah.
Alumni Institut Teknologi Bandung ini juga menekankan agar dihindari bimbingan di luar kampus maupun di luar jam operasional kampus tanpa persetujuan ketua program studi.
Pasalnya, kegiatan seperti ini rawan bagi mahasiswi, mengingat keamanan dan kenyamanan mereka kurang terjamin. Lagipula, hal ini telah diatur dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
Standar Minimum Gaji Dosen
Persoalan lebih besar terjadi di PTS (perguruan tinggi swasta) yang memberi gaji tidak besar tidak memiliki standar minimum. Para dosennya mesti mencari kerja tambahan untuk menjaga agar “dapurnya tetap ngebul”.
Sehubungan dengan itu, para dosen PTS sedang mengupayakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar standar minimum gaji diatur pemerintah. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Hetifah.
Beberapa waktu lalu juga viral tagar #JanganJadiDosen di medsos X (twitter), yang mengungkapkan pendapatan dosen tidak sebesar yang diduga masyarakat, bahkan cenderung minim.
