Network
IDEJABAR - Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Selasa kemarin.
Rakor ini bertujuan untuk membangun sinergi antar perangkat daerah di 27 kota/kabupaten dalam upaya peningkatan pemahaman fungsi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk pengentasan kemiskinan di Jabar.
Hadir dalam rakor tersebut para sekretaris daerah dan kepala perangkat daerah terkait dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat.
Membangun Sinergitas Antara Pemprov Dengan Kota/Kab
Kepada Wartawan Herman menyebut ada tiga strategi untuk melakukan skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jabar. Pertama, kata Herman, yakni melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat.
"Kurangi beban pengeluaran antara lain pastikan masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem mendapatkan perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial sehingga beban pengeluarannya bisa diminimalisasi," kata Herman.
Kedua, sambungnya, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan mempermudah aksesibilitas terhadap permodalan dan izin usaha. Ini urai Herman, akan mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga masyarakat miskin tidak banyak yang lari ke bank emok atau rentenir.
"Jadi yang miskin harus diberikan kemudahan untuk mengakses lembaga-lembaga keuangan formal. Karena itu kita akan fasilitasi juga masyarakat miskin agar literate, kemudian punya persyaratan-persyaratan minimal untuk usaha dan memiliki NIB," terang Herman.
Baca Juga: Pilkada Kota Tasikmalaya, Ratusan Pendukung Antar Ivan Dicksan Daftar Calon Wali Kota Ke DPC PPP
