Network
IDEJABAR – Kampus Universitas Padajajaran (UNPAD) Bandung, Jabar, termasuk rektor beserta seluruh civitas academicanya, pernah merasakan diganyang Partai Komunis Indonesia (PKI) berserta berbagai organisasi yang bernaung di bawahnya (onderbouw).
Ketua (sekarang disebut Dekan) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNPAD Dr. Mr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah seorang yang diganyang, sampai-sampai diberhentikan dari jabatannya.
Sejak 1962, suasana politik di seantero negeri semakin panas. Presiden Sukarno berusaha melanggengkan kekuasaannya dengan dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Baca Juga: Buntut G30S: Meletus Pembantaian Terbesar Keempat di Dunia
Sukarno menetapkan haluan Demokrasi Terpimpin dan “mengakali” Majelis Permusyawaratan Sementara agar menjadi Presiden seumur hidup pada 1962.
Ambisi Sukarno itu dihadang kekuatan politik lain yang masih tersisa, yakni Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD).
Bersama dengan kekuatan politik lainnya, TNI-AD bergerak menentang kesewenang-wenangan Sukarno, mula-mula secara terselubung, kemudian secara terbuka, setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
PKI Mengganyang Semua Lawan
Dalam pertentangan ini, PKI mengerahkan seluruh kekuatan mengganyang lawan-lawan politiknya, melalui onderbouw mereka, yakni: Pemuda Rakyat (PR), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), Concentratie Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).
Sukarno dan PKI juga didukung sebagian pengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) dan onderbouw-nya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Kehidupan di berbagai kampus berlangsung panas. Aktivis CGMI dan GMNI menggayang orang-orang yang dituduh kontra-revolusioner dan anti-Manipol (Manifesto Politik): ideologi resmi pemerintah yang disusun Sukarno.
Biasanya aktivis CGMI dan GMNI berhadapan dengan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Kedua kelompok ini acap berebut merekrut anggota dan saling ejek, kadang berujung pada perkelahian.
Di kampus UNPAD, para pendukung Sukarno dan PKI, seperti CGMI, GMNI, dan Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo) rajin menggalang aksi untuk mengenyahkan tokoh dan kelompok yang menentang Sukarno.
Baca Juga: Seram... Inilah Catatan Pembantaian oleh Kaum Komunisme di Dunia
Mereka menamai penentang Sukarno sebagai kaum kontra revolusioner dan anti-Manipol.
Fitnah: Senjata Utama PKI
Satu tokoh secara sungguh-sungguh mereka ganyang ialah Dr. Mr. Mochtar Kusumaatmadja.
Mereka menggelar berbagai demonstrasi. Di antaranya pada 25 dan 30 Oktober 1962, menuduh Mochtar, yang baru berusia 33 tahun, sebagai tokoh anti-Manipol dan anti Demokrasi Terpimpin, serta telah pemfitnah pemerintah.
Aktivis HMI, PMKRI, dan GMKI segera melancarkan pembelaan terhadap Mochtar. Mereka menyebar pamflet dan mengadakan aksi corat-coret di ruang kuliah, menyerang balik pihak GMNI dan Germindo.
Seminggu kemudian, 5 November 1962, Presidium GMNI Pusat menggelar jumpa pers mendukung tuntutan GMNI cabang Bandung agar Mochtar Kusumaatmadja dibebastugaskan dari UNPAD dan seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.
Tak dinyana, esok harinya tuntutan GMNI itu dikabulkan Presiden Sukarno yang saat itu sedang berkunjung ke Tokyo, Jepang. Sukarno mengirim kawat (telegram) kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Prof. Tojib Hadiwidjaja, berupa keputusan membebastugaskan Dr. Mochtar dari segala jabatannya.
Maka pada Rabu, 7 November 1962, dilaksanakan timbang terima jabatan Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNPAD dari Mochtar kepada Pejabat Presiden UNPAD Prof. Dr. Soeria Soemantri.
Bukan itu saja, Presiden Sukarno memerintah Jaksa Agung Soetarjo menahan Mochtar dengan tuduhan menghina Bung Karno. Namun Jaksa Tinggi Bandung tidak pernah menahan Mochtar, melainkan hanya memeriksa saksi-saksi.
Dari pemeriksaan ini disimpulkan bahwa Mochtar telah difitnah PKI melalui aksi Dr. Utrecht (dosen UNPAD), dan mahasiswa yang pro PKI di Fakultas Hukum UNPAD. Keterangan ini disampaikan dalam buku Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusumaatmaja (2015)
Bapak dan Anak Jadi Menteri
Adapun Prof. Mochtar Kusumaatmadja, belakangan tahun kemudian menjadi pakar ilmu hukum yang terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Ia ditunjuk sebagai Rektor UNPAD (1973-1974), Menteri Kehakiman (1973-1978), dan Menteri Luar Negeri RI (1978-1988).
Seorang putrinya, Prof. Armida Salsiah Kusumaatmaja, Ph.D. yang juga pengajar di UNPAD, kemudian ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2009-2014).
Dengan demikian, dari UNPAD tampil ayah dan anak yang keduanya adalah pengajar, kemudian keduanya menduduki kursi menteri.*
