Network
IDEJABAR-Seperti biasa, menjelang Pilkada November 2024, akan beredar berbagai informasi yang mendukung atau menjatuhkan pasangan calon (Paslon) tertentu. Umumnya, informasi itu disebar melalui media sosial (medsos), seperti instagram, facebook, X (twitter), dan TikTok.
Tak jarang informasi itu tidak benar atau hoax, yang akan merugikan semua pihak, bukan hanya si Paslon yang sedang mencari suara.
Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkolaborasi dengan Tirto.id., menggelar TikTok Goes to Kampus, Melawan Disinformasi di Pilkada 2024.
Baca Juga: Survei Charta Politika: Farhan-Erwin Unggul Telak di Pilwakot Bandung, Haru-Dhani di Posisi Kedua
Acara ini digelar di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung, Kamis (26/9/2024), dengan peserta para mahasiswa dan admin media sosial kecamatan di Kota Bandung.
Program terdiri dari dua rangkaian kegiatan yaitu, diskusi panel dan workshop identifikasi hoaks. Tiga narasumber tampil sebagai pembicara: Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, Public Policy & Government Relations TikTok, Faris Mufid, dan Ketua Jabar Saber Hoaks, Alfianto Yustinova.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asep Saeful Gufron sangat mengapresiasi kegiatan kolaborasi ini.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan kolaborasi ini. Karena di era digital saat ini sangat penting untuk meningkatkan kepedulian literasi digital masyarakat. Di Kota Bandung sebanyak 23 persen pemegang hak suara pada Pilkada Serentak Bandung merupakan pemilih pemula,” tutur Asep.
Untuk itu, Pemkot Bandung mengajak seluruh pihak untuk bersama sama melawan Disinformasi demi mewujudkan pilkada yang damai, jujur, dan adil.
Sementara itu, Public Policy & Government Relations TikTok, Faris Mufid mengemukakan komitmen TikTok adalah menjaga konten disinformasi tidak menyebar dan terkonsumsi publik.
Ia menjelaskan, TikTok memiliki langkah mitigasi khsususnya pada momen Pilkada ini, berupa panduan komunitas yang dibuat untuk mengamankan ekosistem digital.
“Kami juga sudah MoU dengan Bawaslu dan KPU sehingga memiliki fastrack ketika ada laporan konten disinformasi di TikTok,” imbuhnya.
Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Sukardi mengaku sangat mendukung kolaborasi ini.
“Kolaborasi ini dihadiri para admin media sosial kewilayahan dan mahasiswa, yang dapat menjadi duta-duta hoaks dan menghalau berita bohong yang menyesatkan masyarakat.Tak hanya berhenti di masa pemilu saja tetapi seterusnya,” ungkap Bambang.*
