IDEJABAR – Meski jadwal kampanye baru dimulai Rabu kemarin, namun masalah sosialisasi dan visi-misi pasangan calon (paslon) telah disampaikan disetiap pertemuan paslon dengan masyarakat.
Sayangnya, sejumlah paslon peserta Pilkada Kota Tasik 2024 dalam sosialisasinya masih mengumbar janji. Program yang ditawarkannya pun masih dalam ranah wacana dan konsep, belum pada tataran aplikasi dan realistik. Hingga sebagaian masyarakat masih bertanya apa yang secara riil yang akan dikerjakannya.
Baca Juga: Pilkada Kota Tasik 2024: Lima Pasang Calon Sudah Miliki Nomor Urut, Siap-siap Kampanye
Narasi yang paling kerap diungkapkan semua paslon seputar pengurangan kemiskinan, stunting, pengangguran, peningkatan layanan kesehatan dll. Namun mereka tidak pernah menyebutkan bagimana caranya untuk menangani hal-hal tersebut tadi.
Perlu diketahui, pengangguran dan kemiskinan hanya bisa diwujudkan dengan menciptakan lapangan kerja. Lalu siapa yang akan menciptakannya? Pemkota Tasik, investor atau pengusaha lokal? Penciptaan lapangan kerja seperti apa yang bisa meraup banyak penganggur dan warga miskin?
Janji Politik Itu Tetap Harus Realistis dan Aplikatif
Pengamat dan Peneliti Politik, Maulana Janah, mengatakan mestinya Pilkada sebagai salah satu implentesai demokrasi ditingkat lokal harus mampu mendongkrak IPM. Para calon, kata Maulana, sudah semestinya menawarkan gagasan dan program ril yang akan dieksekusi bila nanti terpilih.
Menurut Maulana, visi misi paslon itu harus memunculkan dan mencerminkan kebutuhan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu sesuai dengan regulasi, urai Maulana, juga KPU harus berani tidak menetapkan visi misi jika tidak sesuai dengan regulasi.
Baca Juga: Pilkada Kota Tasik 2024: ASYIK! KPU Kota Tasik Siap Rekrut 6.895 Anggota KPPS
“Itu semua bisa kita lihat di PKPU 8 Tahun 2024 junto PKPU 10 Tahun 2024 tentang pencalonan. Jadi kalau visi misi itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, KPU bisa menolak atau meminta penyesuaian dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Dosen di Universitas Islam KH. Ruhiyat, Cipasung kepada IDEJABAR via pesan elektriknya, Kamis (26/09/24).
Ditempat berbeda, Pengajar Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA) Bandung, Nandang Suherman mengatakan bahwa janji paslon itu jangan asal mampu menghipnotis warga agar memilih dirinya. Kata Nandang, visi misi itu selain harus realistis dan aplikatif, yang paling penting adalah harus sesuai dengan kemampuan daerah.
“Jadi paslon itu jangan asal janji, tapi haris berfikir untuk merealisasikannya ada tidak dananya, dari mana anggarannya. Karena misalnya, anggaran tahun 2025 kan sudah ada terus untuk mewujudkan janjinya, dari mana dananya,” jelas Nandang yang dikenal sebagai Pengamat APBD kepada IDEJABAR saat dihubungi via selulernya, Kamis (25/09/24).
Diingatkan Nandang, berkaitan dengan kemampuan daerah semuanya bisa dilacak, karena datanya ada. Jika jani-janji yang dilontarkannya itu akan bersandar pada dana transferan dari pusat sangat sulit. Karena pusat itu menurunkan dana ke daerah bersama dengan programnya.
Baca Juga: Pilkada Kota Tasik 2024: Belum Terlihat Bergairan dan Masih Saling Intip
“Jadi tidak bisa hanya bersandar pada keuangan pusat, apa lagi jika dikaitkan dengan penyataan Mendagri terbaru yang meminta pemda agar melakukan cara kreatif dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Itu agar pendapataan daerah meningkat,” jelas Nandang.***