Sidang MK: Terbukti, Jokowi Pakai APBN Bagi-bagi Bansos Memenangkan Gibran

- 6 April 2024, 15:30 WIB
Tangkapan layar video Sekretariat Presiden RI
Tangkapan layar video Sekretariat Presiden RI /Sekretariat Presiden /

IDEJABAR- Presiden Jokowi menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024, boleh dibilang terbukti dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Yang dipersoalkan di sini adalah bansos itu tidak dibagikan kepada penerima yang telah ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Tetapi dibagikan asal-asalan, bahkan di depan istana negara, sehingga penerimanya bukan orang yang tepat, yakni “fakir miskin dan anak terlantar” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

APBN: Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dana bansos yang dibagikan langsung Jokowi itu berasal dari Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden, yang hanya bisa dipakai untuk keperluan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai kepala negara.

Penggunaan dana ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden.

”Ini anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden yang berasal dari Dana Operasional Presiden. Itu berasal dari APBN,” kata Sri Mulyani.

Lebih jauh Sri Mulyani menerangkan, cakupan kegiatan yang bisa dilakukan dengan alokasi dana kemasyarakatan presiden dan wapres itu, antara lain kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wapres.

”Dana bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang ataupun uang,” sambung Sri Mulyani.

Jokowi Memalukan

Sebagaimana diketahui, Jokowi beberapakali membagi-bagikan bansos secara langsung di depan Istana Negara, setidak-tidaknya pada 13 April 2023 dan 1 Februari 2024: 12 hari menjelang Pemilu 2024.

Halaman:

Editor: Edi ES


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah