Network
IDEJABAR – Sebenarnya pemerintah memperlakukan jemaah haji Indonesia sebagai lahan mencari keuntungan besar atau keuntungan wajar atau apa?
Pertanyaan ini semestinya dijawab secara terang-benderang oleh pemerintah sebelum tiap tahun mengajukan kenaikan biaya haji. Sejak Indonesia merdeka, 78 tahun silam, belum pernah kita dengar pemerintah secara terbuka menjelaskan komponen biaya haji, pendapatan dari mudharabah (dulu disebut bunga) dana haji secara rinci.
Mudah diduga, sebenarnya biaya haji bisa lebih rendah dari yang ditentukan pemerintah.
Soalnya, hal ini pernah terjadi selama beberapa tahun, pada akhir dasawarsa 1960-an. Di masa itu, Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (Husami) di bawah pimpinan pahlawan nasional Sjafruddin Prawiranegara menyelenggarakan perjalanan haji dengan biaya lebih murah dan pelayanan lebih baik dari pemerintah.
Namun Pemerintah Suharto kemudian menghentikan haji Husami dengan berbagai cara, sampai terjadi peristiwa Haji Gambella 1970 yang terkenal di Indonesia dan dunia internasional.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI awal pekan ini, Kementerian Agama mengajukan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp105 juta, naik dari tahun lalu yang besarnya Rp90 juta atau naik 16.6 persen!
Pengamat dan praktisi industri umrah serta haji langsung keberatan. Menurut mereka, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR harus menghitung kembali komponen biaya yang terlalu tinggi, sehingga kenaikannya lebih moderat di kisaran 1%-3%.
Muhammad Anas, sebut saja begitu, calon jemaah haji dari Kabupaten Bogor terkejut dengan kenaikan di atas 15 persen itu. Dia keberatan, tapi merasa tidak berdaya.
“Berat buat kami kenaikan biaya haji setinggi itu, di atas 15 persen. Tapi kami juga tidak tahu bagaimana caranya meminta agar kenaikannya tidak setinggi itu. Apa iya kami harus demonstrasi,” kata Anas kepada IDEJABAR disambung senyum
