KCD Disdik Jabar Dedi Suryadin Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana Hibah Pemrov Jabar ke Lembaga di Tasikmalaya

- 14 Mei 2024, 07:49 WIB
Kepala Cabang Dinas (KCD 12) Disdik Jabar Dedi Suryadin menjadi saksi bersama yang lainnya dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan pimpinan DPRD Jawa Barat
Kepala Cabang Dinas (KCD 12) Disdik Jabar Dedi Suryadin menjadi saksi bersama yang lainnya dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan pimpinan DPRD Jawa Barat /

IDEJABAR - Kasus korupsi pemotongan dana hibah bantuan provinsi Jawa Barat yang disunat sekitar 60 persen untuk lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya kembali disidangkan.

Pada persidangan Senin 15 Mei 2024 dihadirkan lima orang saksi salah satunya Kepala Cabang Dinas (KCD) 12 Dedi Suryadin yang saat itu menjabat sebagai kasi pelayanan pendidikan Cabang Dinas Wilayah 12 meliputi Kota Tasik dan kabupaten Tasikmalaya.

KCD 12 Disdik Jabar Dedi Suryadin yang mengupas soal awal dan proses bantuan mulai awal dan juga soal adanya informasi penyunatan dana bantuan hingga 60 persen.

Baca Juga: Jadwal TV Hari Ini Selasa 14 Mei 2024, Ada Jadwal Proliga Hari Ini dan Jadwal Persib vs Bali United

 

Ini Keterangan Kepala Cabang Dinas 12 Disdik Jabar

Dedi Suryadin saat peristiwa itu terjadi pada tahun 2019, menjabat sebagai kasi pelayanan pendidikan Cabang Dinas Wilayah 12 meliputi Kota Tasik dan kabupaten Tasikmalaya.

Dia menjelaskan tahun 2019 anggaran hibah Pemprov Jabar dari dana hibah untuk kegiatan fisik ruang kelas belajar sebanyak 20 lembaga pendidikan.

Jaksa penuntut umum yang dimotori Wahyu Sudrajat mengutik soal proses penganggaran dan juga awal proses turunnya bantuan untuk 20 lembaga tersebut.

Awalnya memang mengumpulkan persyaratan terhadap 20 lembaga pendidikan tersebut termasuk proses verifikasi lembaga pendidikan dan keagamaan.

Dedi Suryadin juga ditanya soal NPHD dan syarat syaratnya, pihaknya mengaku melakukan verifikasi sesuai prosedur. Jaksa juga mempertanyakan soal 20 lembaga yang dapat hibah apakah telah sesuai prosedur, Dedi menyebut bahkan dari awal pihaknya melakukannya sesuai prosedur dan melakukan montoring karena kami hanya diproses awal.

Dalam persidangan tersebut juga muncul mengenai jumlah anggaran yang digelontorkan terhadap 20 lembaga yang mendapatkan bantuan hibah yakni sebesar Rp2,3 miliar.

Dedi Suryadin saat ditanya apakah ada pemotongan terkait bantuan tersebut, Dedi mengaku mendengar pemotongan setelah cair sekitar 60 persen, seperti dari Rp300 juta bantuan hibah yang diberikan terhadap lembaga keagamaan, sekitar Rp160 juta digondol, atau disunat.

Dalam kesaksian terbut selain Dedi Suryadin juga menjadi saksi Nadia Masika DPKAD Provinsi Jabar, DR H Emed Taryaman, Endang Sutisna ketiganya PNS yang mempunyai jabatan.

Adanya pemotongan juga diakui oleh Endang Sutisna yang saat itu menjadi staf Dedi Suryadin menurutnya sesuai tupoksinya dalam pengelolaan data cabang dinas melakukan pengolahan dan pengumpulan data, lalu melakukan verifikasi dokumen dan usulan.

"Di Naskah Perjanjian Hibah Perjanjian Daer (NPHD) sesuai usulan mendapat Rp300 juta terhadap satu lembaga, tapi ada yang laporan ke kami dipotong 60 persen," ujarnya.

Baca Juga: Jadwal Sim Keliling Hari Ini Selasa 14 Mei 2024 untuk Kota Bandung, 2 Lokasi 1 Outlet

 

Kronologi Kasus Korupsi Sunat Dana Hibah

Kasus sunat belanja dana hibah yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat kembali terulang.

Dana yang seharusnya digunakan untuk sarana pendidikan dan keagamaan di beberapa yayasan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya malah dikorupsi hingga menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Sebagai terdakwa dalam sunat hibah itu Taofikul Anwar alias Opik .

Berawal ada acara haul Ponpes Al Munawar dan Reuni Akbar Alumni Ponpes Al Munawar di Komplek ponpes Al Munawar Kampung Situpari RT 01 RW 03 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kakbupaten Tasikmalaya.

Kemudian ada pembicaraaan yang kemudian dibuatkan proposal untuk selanjutnya diajukan.

Setelah mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan akhirnya diajukan 10 lembaga namun yang di ACC sebanyak 8 lembaga.

 

Rincian Lembaga Keagamaan yang mendapat dana hibah

1. DKM Datar Kadu Rp 250 juta

2. MDT Al Ikhlas Rp250 juta

3. MDT Miftahul Falah Rp250 juta

4. MDT Anwarul Huda Rp250 juta

5. MDT Al Abror Rp282 Juta

6. MDT Nuru Huda 2 Rp 250 juta

7. Paud Tarbiyatul Umat Rp300 juta

8. MDT Almunawar Rp300 juta

Total Bantuan semuanya Rp2.132.000.000 (Rp2.1 miliar).

 

 

Realisasi Pemotongan Dana Hibah

1. DKM Datar Kadu Rp 250 juta dipotong Rp75 ribu

2. MDT Al Ikhlas Rp250 juta dipotong Rp125 juta

3. MDT Miftahul Falah Rp250 juta dipotong Rp90 juta

4. MDT Anwarul Huda Rp250 juta dipotong Rp150 juta

5. MDT Al Abror Rp282 Juta dipotong Rp169 juta

6. MDT Nuru Huda 2 Rp 250 juta dipotong Rp87.5 juta

7. Paud Tarbiyatul Umat Rp300 juta dipotong Rp90 juta

8. MDT Almunawar Rp300 juta dipotong Rp105 juta

Jadi secara keseluruhan dana hibah yang dipotong sebesar Rp891.5 juta

 
 

Karena itulah terdakwa didakwa pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo pasal 64 ayat (1) ke-1 kUHP. Subsiden pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 64 ayat (1) kUHP.*** 

Editor: Adin Supriadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah